Tips Menghindari Investasi Bodong/Ilegal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

GUEMUDA.COM, Jakarta – Minat masyarakat terhadap investasi terus meningkat seiring perjalanan waktu dan perkembangan teknologi. Tapi minat tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman investasi yang baik dan benar, hingga ada yang terjebak investasi ilegal.

Secara umum, investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang. Namun, dalam kenyataannya ada banyak bentuk investasi yang justru merugikan karena investasi yang ditawarkan tidak legal. Ingin untung malah jadi buntung.

Bahkan Satgas Waspada Investasi atau SWI menyebut total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011 sampai dengan 2021 mencapai sekitar Rp117,4 triliun.  Adapun, sejak dibentuk tahun 2017 sampai 2021 ini, SWI telah melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 Fintech lending ilegal, dan 160 gadai ilegal.

Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan modus pelaku investasi illegal semakin bervariasi jenis dan bentuk sasarannya agar mengajak masyarakat untuk menggunakan uangnya pada produk investasi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Selain itu, pelaku investasi ilegal memanfaatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih kurang,” ujar Tongam.

Dalam beberapa kesempatan, Tongam juga kerap mengingatkan masyarakat agar memegang prinsip 2 L dalam memilih investasi. Adalah Legal dan Logis. Selain melihat legalitas entitas yang menawarkan investasi, lihat juga apakah investasi yang ditawarkan cukup logis. Melalui cara ini, kita sekaligus bisa menghindari terjebak investasi ilegal.

Lebih lanjut, kata legal berarti memiliki izin yang jelas dari otoritas terkait. Sementara logis artinya setiap investasi punya risikonya masing-masing. Jika menawarkan return tinggi maka risikonya tinggi. Jangan percaya dengan penawaran return tinggi tapi risikonya rendah. Keuntungan dan risiko berbanding lurus, bukan sebaliknya.

Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Contohnya: tingkat keuntungan besar dan pasti tidak akan merugi (misal: 5% keuntungan dari nilai investasi perbulan).

Pastikan orang/perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Kementerian Koperasi dan UKM).

Dari penjelasan itu, kita bisa mengambil simpulan bahwa pada penawaran produk Pasar Modal (efek/surat berharga) atau produk Perbankan, perusahaan atau bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada penawaran produk komoditi berjangka, perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan RI. Apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM.

Perlu diketahui bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Jika kamu mengetahui atau menerima tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang tidak wajar, segera laporkan kepada polisi atau Satgas Waspada Investasi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

RELATED

EDITOR'S PICK

Home
Categories
Trending
Event
Contact Us

What would
you read?

Popular Post

Terima kasih telah mendaftar!

share with the world

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin